Feeds:
Posts
Comments

Archive for December 14th, 2006

Riba.??

Riba, Tidak Mesti Berlipat Ganda

05/03/2004[ bicara ]Di kalangan masyarakat ada satu anggapan bahwa bunga dikatakan riba bila sudah berlipat ganda dan memberatkan. Sedangkan bila bunganya rendah dan wajar-wajar saja, maka itu bukanlah riba dan diperbolehkan. Pendapat yang subur berkembang di kalangan masyarakat muslim Indonesia ini bersumber dari pemahaman yang salah pada Surat Ali Imran ayat 130. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.”
Surat tersebut sepertinya hanya melarang pembungaan yang berlipat ganda. Akan tetapi memahami kembali ayat tersebut secara cermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan.

Syekh Umar bin Abdul Aziz al-Matruk, penulis buku ar-Riba wal-Muamalatal-Mashra-fiyyah fi Nadzri ash-Shariah al-Islamiah menegaskan: “Adapun yang dimaksud dengan ayat 130 Surah Ali Imran, termasuk redaksi berlipatganda dan penggunaannya sebagai dalil, sama sekali tidak bermakna bahwa riba harus sedemikian banyak. Ayat ini menegaskan tentang karakteristik riba secara umum bahwa ia mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat sesuai dengan berjalannya waktu. Dengan demikian, redaksi ini (maksudnya berlipat ganda, pen.) menjadi sifat umum dari riba dalam terminologi syara’ (Allah dan Rasulnya).

Perlu direnungkan, penggunaan kaidah mafhum mukhalafah dalam konteks Ali Imran ayat 130 sangatlah menyimpang dan digunakan secara keliru, baik dari segi siyaqul kalam, konteks antarayat, kronologis penurunan wahyu, maupun sabda-sabda Rasulullah seputar pembungaan uang serta praktik riba pada masa itu.
Secara sederhana jika kita menggunakan logika mafhum mukhalafah yang berarti konsekuensi secara terbalik – jika berlipat ganda dilarang, jika kecil boleh; jika tidak sendirian, berarti bergerombol; jika tidak di dalam berarti di luar – kita akan salah kaprah dalam memahami pesan-pesan Allah.

Sebagai contoh adalah QS al-Israa (32): Dan, janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.” Atau ayat lain, “Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah … (al-Ma’idah ayat 3). Jika ayat-ayat tadi kita tafsirkan secara mahfum mukhalafah, maka janganlah mendekati zina, yang dilarang adalah mendekati, sedangkan perbuatan zinanya sendiri tidak dilarang. Janganlah makan daging babi, dipahami yang dilarang makan dagingnya, sedangkan tulang, lemak dan kulit babi halal.
Pemahaman secara demikian jelas sangat berbahaya, karena tidak mengindahkan siyaqul kalam, kronologi penurunan wahyu, konteks antarayat, sabda-sabda Rasulullah seputar objek bahasam serta disiplin ilmu bayan, badi’ dan maa’ni.
Selain itu, Dr. Abdullah Draz, dalam salah satu konferensi fiqh Islami di Paris 1978, menegaskan kerapuhan asumsi bahwa yang disebut riba adalah pembungaan berlipat ganda.. Ia menjelaskan secara linguistik arti “kelipatan”. Sesuatu berlipat minimal dua (2) kali lebih besar dari semula.

Sedangkan kata “kelipatan” dalam ayat tersebut mengambil bentuk jamak (adha’fan). Padahal yang disebut jamak, minimal tiga (3). Maka “kelipatan” yang dijamakkan berarti, 3×2 = 6 kali. Dengan demikian bila berlipat ganda itu dijadikan syarat, maka sesuai dengan konsekuensi bahasa, minimal harus 6 x atau 600%. Secara operasional dan nalar sehat, angka itu mustahil terjadi dalam proses perbankan maupun simpan pinjam.

Di atas itu semua harus dipahami sekali lagi bahwa ayat 130 Surat Ali Imran diturunkan pada tahun ke-3 H. Ayat ini harus dipahami bersama QS al-Baqarah ayat 278: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” yang turun pada tahun ke-9 H. Para ulama menegaskan, ayat terakhir tersebut – bersama QS al-Baqarah ayat 279 — merupakan ayat “sapu jagat” untuk segala bentuk, ukuran, kadar dan jenis riba. Wallahu a’lam bis-Shawab.

(sumber:Tazkiaonline.com)

Advertisements

Read Full Post »

Good Governance

Good Governance Ala Rasul

09/03/2004[ bicara ]Beberapa bulan lalu, bahkan hingga kini kita masih dibuat geram oleh bobolnya dua bank pemerintah. Belum lagi gema berita bobolnya Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun surut, saudara kandungnya, sesama bank pemerintah, BRI pun ikut bobol dijarah penjahat berdasi. Untunglah, bobolnya BRI “hanya” Rp 264 miliar, masih jauh lebih kecil ketimbang bobolnya Bank BNI.Repotnya, hal demikian, hampir selalu melibatkan orang dalam. Laksamana Sukardi, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, mengatakan, bukanlah hal mudah mengontrol moral seseorang. “Apalagi, kalau orang di dalam bank itu memiliki sparing partner di luar yang merasa bisa mengatur penegakan hukum, “ujarnya.

Itulah yang terjadi bila penjahat korporat kongkalingkong dengan pemilik otoritas. Kolusi dalam bentuk yang demikian, sungguh sangat merusak akibatnya. Marilah kita lihat bagaimana Rasulullah mengantisipasi kemungkinan terjadinya kolusi antara aparat yang kebetulan memegang amanah kekuasaan dalam satu perkara, dengan pihak lain yang berusaha memanfaatkannya.

Suatu hari seorang petugas pengumpul pajak menghadap Rasulullah SAW seusai menjalankan tugasnya. Sebagaimana kita tahu pajak pun sudah diterapkan sebagai salah satu instrumen fiskal di masa Rasulullah, di antaranya jizyah, pajak yang dikenakan pada penduduk non muslim yang mendapat perlindungan dari kaum muslimin. “Ya Rasulullah inilah hasil kerjaku hari ini,” katanya.

Namun petugas itu ternyata masih memegang sebuah benda indah yang tidak diserahkannya kepada Rasulullah. “Min aina laka hadza (dari mana kau dapat benda itu)?,” tanya Rasulullah. Tanpa rasa bersalah orang tersebut mengatakan bahwa suvenir itu diperolehnya dari seseorang yang ia pungut pajaknya hari itu. “Apakah Anda yakin bila Anda bukan petugas pajak, maka orang itu akan memberikan hadiah ini,” kata Rasul. Kemudian Rasulullah menyita benda itu dan memasukannya ke dalam baitul maal, karena beliau menganggap pemberian itu bukanlah murni hadiah, namun ada unsur penyuapannya.

Begitulah Rasulullah menjaga aparatnya dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Beliau menerapkan good governance and clean goverment begitu dini, jauh sebelum bau busuk mulai meruak. Boleh jadi teman yang memberi suvenir pada petugas pajak tadi memang tulus memberi. Tak ada motif lain kecuali ketulusan sahabat. Tetapi siapa yang bisa menjamin semua orang bisa setulus itu. “Prasangka buruk” melalui kalimat: “Min aina laka hadza?,” rupanya lebih diprioritaskan dalam situasi itu, manakala amanah umat tengah jadi beban utama.

Teladan lain kita dapatkan dari Umar ibnu Abdil Aziz. Suatu ketika Khalifah di masa dinasti Umayah ini menerima kiriman sekeranjang apel. Ia menghargai pemberian itu namun menolak menerimanya. Sang pembawa bingkisan tentu saja kecewa dan mengingatkan bahwa Rasullulah SAW pun pernah menerima pemberian dari seseorang. “Tidak disangsikan lagi, hadiah itu memang untuk Nabi. Tapi kalau diberikan kepadaku, itu penyuapan namanya,” ujar Umar ibnu Abdil Aziz yang juga cucu buyut dari Umar ibnu Khatab. Baginya, segala bentuk penyuapan adalah pintu masuk bagi kolusi antara kekuasan dan kejahatan.

Begitulah, seseorang yang tengah memegang amanah kekuasaan memang mesti menimbang dengan cermat setiap perbuatannya, karena setiap tarikan nafasnya sesungguhnya memang tidak bisa lepas dari konteks jabatannya. Konflik kepentingan mesti jauh-jauh dihindari, agar ia bisa lempang dalam menjalankan good corporate governance, dan bisa dengan tegas menjawab, ketika kepadanya ditanya, “Min aina laka hadza”.(sumber:tazkiaonline.com)

Read Full Post »

Riba.?

Riba: Antara Tujuan Produktif dan Konsumtif

18/03/2004[ bicara ]Kriteria riba yang berkembang di masyarakat memang beragam. Kita pernah membahas kriteria berlipat ganda, maka kali ini saya ingin membahas kriteria penggolongan riba berdasarkan tujuan peminjaman. Sementara masyarakat menganggap, bila peminjaman itu untuk tujuan konsumtif maka pengenaan bunga bisa dikategorikan riba. Namun bila peminjamannya untuk tujuan produktif, pengenaan bunga dikategorikan bukan riba.

 

Sesungguhnya pendapat semacam ini tidak ada dalilnya dalam Islam. Kalau kita cermati, memang terdapat sejumlah kelemahan. Dengan kriteria itu seolah-olah kita menganggap bahwa timbulnya riba disebabkan oleh penggunaan non-produktif. Padahal kita tahu, baik aktivitas produksi maupun konsumsi merupakan kegiatan halal untuk dilaksanakan, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh syara’.

Untuk pinjaman produktif, terdapat dua kemungkinan: memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Jika dalam menjalankan bisnisnya peminjam mengalami kerugian, dasar apa yang dapat membenarkan kreditor menarik keuntungan tetap secara bulanan atau tahunan dari peminjam? Coba bayangkan, seandainya si pemberi pinjaman diminta untuk menjalankan usahanya sendiri, apakah dapat dijamin bahwa dia pasti dan akan selalu untung, minimal sekian persen dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan resesi atau krisis? Jelas, jawabannya tidak. Lantas, mengapa ia mewajibkan keuntungan minimal kepada orang lain, padahal dia sendiri pun tidak mampu melaksanakannya. Apabila keuntungan yang diperoleh sama atau kurang dari nilai bunga yang harus dibayar setiap bulan atau setiap tahun, bagaimana kreditor dibenarkan untuk mengambil bagiannya? Ia sendiri tidak melakukan apa-apa, sedangkan peminjam bekerja keras, meluangkan waktu, tenaga, kemampuan, bahkan mungkin modalnya sendiri, malah tidak memperoleh apa-apa.

Kreditor bisa saja menginvestasikan modalnya pada usaha-usaha yang baik agar ia menuai keuntungan. Bila itu yang menjadi tujuan, cara yang wajar dan praktis baginya adalah dengan kerjasama usaha dan berbagi keuntungan, bukan meminjamkan modal dengan menarik keuntungan tanpa menghiraukan apa yang terjadi di sektor riil.
Seandainya ia ingin membantu untuk tujuan kemanusiaan, hukum yang berlaku adalah qardhul hasan atau pinjaman kebajikan. Dalam kaitan ini Allah SWT berfirman: “Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. al-Hadiid: 11).

Akan tetapi jika ia ingin berbisnis dengan dananya, maka banyak hal yang bisa dia lakukan, baik secara jual beli, bagi hasil, sewa, dan lain-lain. Tapi di sisi lain, memang juga tidak adil bila si pemilik dana telah mengkontribusikan dana bersama mitranya, sementara seluruh keuntungan diambil mitranya, tanpa memberikan sesuatupun kepada investor. Karena itu akadnya harus jelas sejak awal, apakah akan mengunakan skema murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah atau yang lainnya. Semua sudah ada aturan mainnya yang adil bagi kedua belah pihak.

Dari penjelasan ini maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kriteria penetapan riba dengan menyandarkan pada tujuan peminjaman uang itu — digunakan untuk tujuan produktif atau konsumtif – bukanlah kriteria yang tepat.
Wallahu a‘lam bis-Shawab
.

(sumber:Tazkiaonline)

Read Full Post »

Bunga dan Ekspolitasi Ekonomi

Bunga dan Ekspolitasi Ekonomi

25/03/2004[ bicara ]Riba dengan segala turunannya sebenarnya bukan hanya menimbulkan masalah di bidang ekonomi saja. Secara sosial, institusi bunga merusak semangat berkhidmat kepada masyarakat. Orang enggan berbuat sesuatu selain yang memberi keuntungan bagi dirinya sendiri. Keperluan seseorang dianggap peluang bagi orang lain untuk meraih keuntungan. Masyarakat demikian tidak akan mencapai solidaritas dan kepentingan bersama untuk menggapai keberhasilan dan kesejahteraan. Cepat atau lambat mereka akan mengalami perpecahan.Di mata Maulana Maududi, institusi bunga merupakan sumber bahaya dan kejahatan. Dalam bukunya Riba, ia mengungkapkan, bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat untuk mengumpulkan harta bagi kepentingan sendiri, tanpa mengindahkan peraturan dan peringatan Allah.

Tak cuma itu, bunga juga menumbuhkan sikap egois, bakhil, berwawasan sempit serta berhati batu. Seorang yang membungakan uang menurut Maududi, akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan. Misalnya saja, bila si peminjam dalam kesulitan, aset apapun yang ada harus diserahkan untuk melunasi akumulasi bunga yang sudah berbunga lagi. Ia juga cenderung kikir, dan juga tamak.

Tidak hanya dalam hubungan orang perorang, institusi bunga ternyata juga telah meretakkan solidaritas antarbangsa. Pada masa Perang Dunia II, Inggris meminta para sekutu perangnya yang lebih kaya untuk membantu keuangannya tanpa bunga. Amerika Serikat menolak memberi pinjaman tanpa bunga. Karena terdesak kebutuhan peperangan, Inggris terpaksa menerima persyaratan pinjaman tersebut, yang kemudian dikenal dengan Brettonwood Agreement. Tak terkira betapa pedih dan marah bangsa Inggris ketika itu. Hal itu tercermin dari tulisan John Maynard Keynes, Churchil dan Dr. Dalton. Churchil menyebut perjanjian itu sebagai sebuah perlakuan dagang dan Dr. Dalton menyatakan dalam Sidang Parlemen, “Kita telah memohon pinjaman tanpa bunga, tetapi kita diberi jawaban bahwa pinjaman itu bukan politik praktis.”

Apa yang dialami Inggris sekitar 50 tahun lalu kini juga menimpa kita dan sejumlah negara berkembang lainnya. Saat ini utang luar negeri Indonesia, bila digabungkan antara utang pemerintah dan swasta, telah mencapai lebih dari US$120 miliar. Kita memang tidak perlu menghitung berapa bagian utang tiap jiwa rakyat Indonesia, bila beban utang itu dibagi rata kepada seluruh penduduk Indonesia, karena memang tidak demikian mekanisme pelunasannya.

 

Namun secara tidak langsung, utang yang diwariskan pemerintahan kita di masa lalu, akan memberi beban yang tak terkira pada seluruh rakyat Indonesia entah sampai kapan.

Jebakan utang (debt trap) yang sedemikian besar – namun sayang tidak menghasilkan peningkatan produktivitas nasional — ditambah bunganya, akan memaksa pemerintah kita mengalokasikan sebagian besar anggaran negara untuk membayar angsuran utang itu.

 

Akibatnya tentu saja, standar kehidupan rakyatlah yang dikorbankan selama bertahun-tahun ke depan. Anggaran pendidikan yang semestinya bisa lebih tinggi, terpaksa digunakan untuk mencicil utang. Begitu pula dengan anggaran kesehatan, fasilitas umum dan masih banyak lagi.

Repotnya, tidaklah bisa dijamin utang berbasis bunga itu tidak akan bertambah besar . Karena meski kita telah keluar dari program IMF, belum ada fasilitas lain pengganti utang untuk meneruskan pembangunan. Maka dari itu upaya keras untuk keluar dari jebakan utang berbasis bunga ini, sekaligus mendapatkan alternatif penggantinya, semestinya menjadi prioritas kita bersama. Wallahu a’lam bis-Shawab (sumber:Tazkiaonline)

Read Full Post »

Kemerdekaan Ekonomi

Rasulullah dan Kemerdekaan Ekonomi

26/04/2004[ bicara ]Beberapa waktu lalu, sebuah berita kecil namun menarik, muncul di sejumlah media. Kembali, sebuah survei telah menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat tidak nyaman. Berdasarkan hasil survei dari Index of Economic Freedom yang dilakukan The Heritage Foundation dan surat kabar The Wall Street Journal, kemerdekaan ekonomi Indonesia berada di urutan 136 dari 155 negara. Peringkat itu menempatkan Indonesia sebagai negara yang hampir tidak merdeka (mostly unfree) secara ekonomi.Hasil survei itu juga memperlihatkan, Indonesia termasuk di antara 10 negara yang campur tangan pemerintahnya semakin buruk, sejak disusunnya Index of Economic Freedom 2003. Rakyat Indonesia dinilai memiliki beban yang tinggi akibat perebutan kekuasaan dan campur tangan pemerintah yang berlebihan. Selain itu, Indonesia juga dianggap membuat batas terhadap investasi asing serta memaksakan pengendalian gaji dan harga.

Indeks ini membagi negara-negara yang disurvei atas lima kategori, yakni: bebas (free), umumnya bebas (mostly free), umumnya tidak bebas (mostly unfree), tertindas (repressed), dan tidak dinilai (unrated). Terdapat 16 negara yang berada pada kategori bebas, 55 negara pada kategori umumnya bebas, 72 negara termasuk Indonesia berada pada kategori umumnya tidak bebas, 12 negara tertindas dan tujuh negara tidak dinilai. Sedangkan negara yang dinilai paling merdeka secara ekonomi adalah Hongkong disusul Singapura dan Selandia Baru.
Sungguh menyedihkan ketika kita melihat kenyataan, bahwa justru negara-negara dengan mayoritas penduduk Islam, seperti Indonesia, rakyatnya tidak bebas secara ekonomi. Padahal ajaran Islam justru sangat menekankan kebebasan dalam menjalankan kehidupan ekonomi. Peran pemerintah, kecuali sebagai fasilitator, diupayakan seminimal mungkin.

Ada contoh menarik yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Suatu ketika, harga kebutuhan pokok di Pasar Madinah naik tajam. Rakyat resah dan para sahabat pun datang pada Rasulullah, yang juga sekaligus pemimpin negara, untuk meminta kebijakan beliau. “Wahai Rasulullah, tentukanlah harga buat kami,” ujar para sahabat sebagaimana dikutip dari hadis yang diriwayatkan Anas. Namun ternyata Muhammad menolak permintaan para sahabat itu. Beliau mengatakan, “Allah adalah zat yang menentukan dan mengatur harga, penahan, pencurah serta penentu rezeki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.”
Intervensi pemerintah dengan cara menentukan harga, ternyata bukan ide yang baik bila kita melihat teladan di atas. Zat penentu harga, bagi Rasulullah, hanyalah Allah semata. Bahkan lebih jauh, intervensi pemerintah dalam menentukan harga bisa dikategorikan sesuatu yang zalim.

Namun apakah satu pemerintahan Islam tetap tinggal diam manakala kenaikan harga mulai menyengsarakan rakyat? Ada teladan dari Umar bin Khattab untuk urusan ini. Di masa pemerintahannya pun pernah terjadi kenaikan harga gandum di Pasar Madinah. Ini terjadi karena pasokan melemah. Menghadapi situasi semacam itu Umar tidak tinggal diam. Untuk mengembalikan harga pada keseimbangan normal, Umar mengimpor gandum dari Mesir, dan memasokkannya ke pasar. Intervensi pasokan ini diikuti dengan aktifnya lembaga hisbah yang sudah dibentuk ketika itu, untuk mengawasi pihak-pihak yang bermain di pasar agar tidak berlaku curang.

Negara memang tidak boleh ragu-ragu untuk mengintervensi manakala ambang pintu keadilan terlewati. Sungguh sangat riskan untuk menunggu kekuatan pasar memperbaiki pelanggaran tersebut dengan sendirinya. Namun pemerintah pun perlu memahami, intervensi itu sendiri tidak boleh semena-mena, apalagi bila hanya didasarkan kepentingan kelompok tertentu saja. Bila itu terjadi, jelas ketidakadilan justru tengah berlangsung. Semoga kita bisa belajar dari sejarah.**

(sumber:Tazkiaonline)

Read Full Post »

Jihad Ekonomi

Jihad Ekonomi Melawan Kemiskinan

06/06/2004[ bicara ]Kata “jihad” sungguh sering disalahtafsirkan dan dipahami secara rancu. Jika kata jihad diucapkan, maka yang terbayang adalah pembunuhan, darah, perang, permusuhan dan segudang konotasi negatif lainnya. Sebelum terlalu jauh tersesat dalam pemahaman yang keliru, marilah kita mencoba melihat terminologi jihad dalam pengertian yang utuh, serta menggandengkannya dengan ekonomi.Secara epistemologi jihad berasal dari akar kata jahada, yujahidu, jihad, yang artinya bekerja keras, berikhtiar dan mengusahakan sesuatu sekuat tenaga dan maksimal. Seorang prajurit disebut mujahid karena ia berjuang sekuat tenaga mengorbankan waktu, pikiran, keluarga bahkan jiwa demi melaksanakan tugas maha berat di medan pertempuran.

Di sisi lain jihad juga merupakan akar kata “ijtihad dan mujtahid”. Bahkan antara “mujahid” dan “mujtahid” hanya berbeda satu huruf “t” saja. Seseorang disebut “mujtahid” karena ia bekerja keras seoptimal mungkin untuk memahami nash-nash Alquran dan Sunnah sambil mengaplikasikannya terhadap segenap fenomena sosial, ekonomi, keluarga, budaya dan politik yang senantiasa muncul dari waktu ke waktu.

Maka jika kata “jihad” kita sandingkan dengan “ekonomi” sehingga menjadi “jihad ekonomi”, kita akan dapat satu makna yang indah sekali. Gabungan kata itu bisa kita maknai sebagai upaya bekerja keras, berikhtiar dan memperjuangkan semaksimal mungkin peningkatan kualitas ekonomi umat. Dalam bingkai Islam, perjuangan dan aktivitas ekonomi muslim haruslah berlandaskan nilai-nilai ekonomi Islam yang luhur. Dalam perjuangan itu, kaum muslimin hendaklah melakukan perencanaan dan mengatur strategi secanggih mungkin, dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumberdaya, kekuatan teknologi dan potensi pasar umat yang sangat besar, untuk menjadi pemenang bukan pecundang.

Dari kaca mata syariah, jihad ekonomi termasuk pengejawantahan dari tugas “khalifatullah fil ard”. Karena hanya dengan pembangunan ekonomilah kita dapat memakmurkan bumi ini. Allah Swt berfirman, “…..Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya…..” (QS Hud: 61). Oleh karena itu aktivitas ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, sirkulasi, perdagangan, pertanian, manufaktur dan jas merupakan “fard al-kifayah” yang harus diemban secara kolektif.

Bagaimana kita harus menggunakan jihad ekonomi ini untuk mengentaskan kemiskinan? Dalam urusan ini, aktivitas ekonomi merupakan titik awal di mana sumber-sumber zakat, infaq, shadaqah berasal. Jadi hanya dengan kekuatan ekonomilah, yang diwujudkan dengan :”jihad ekonomi”, kita dapat memerangi pemurtadan umat, kebodohan, penanggulangan bencana, membantu daerah konflik, menyantuni yatim piatu dan jompo.

Seringkali kemiskinan timbul karena keserakahan penguasa dan pengusaha, dan salah urus potensi sumberdaya alam. Seorang menjadi tidak berdaya secara ekonomi, karena sebagai pengusaha kecil lahan usahanya disaingi oleh pengusaha mal dan super market. Acapkali pengusaha kecil harus bersaing secara tidak fair dengan pengusaha besar, yang mampu menjual dengan banting harga untuk waktu lama. Tentu saja ketahanan modalnya tak mampu kalau harus bersaing dengan cara demikian. Belum lagi mahalnya perizinan dan berlikunya peraturan serta sulitnya kucuran dana untuk usaha kecil dari perbankan. Upaya membenahi sistem yang tidak adil pada si kecil, sistem yang korup, ekonomi biaya tinggi dan ketidakefisienan jelas merupakan jihad yang tidak ringan.

Islam adalah agama yang menekankan keharusan sukses di dunia dan akhirat, “fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah”. Untuk mewujudkan kedua keberhasilan itu dibutuhkan perjuangan keras serta kerjasama yang menyeluruh, alias jihad total.
Jadi, siapa tak mau mengucurkan “darah” untuk “jihad ekonomi” kalau demikian halnya?

(sumber : Tazkiaonline.com)

Read Full Post »

Perencanaan Yang Islami

Perencanaan Yang Islami

24/06/2004[ bicara ]Setiap perusahaan ketika didirikan tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Seorang pengusaha muslim tentunya akan memformulasikan tujuan perusahaannya secara islami, sesuai dengan pandangan hidupnya. Lantas apa yang membedakan satu tujuan yang diformulasikan secara islami dengan yang bukan?Dalam pandangan Islam, tujuan jangka panjang perusahaan harus dikaitkan dengan tujuan jangka panjang seorang muslim, yakni bahagia dunia dan akhirat. Artinya, ketika menetapkan tujuan, hendaknya bukan hanya mendasarkan diri pada tujuan di dunia saja, tetapi juga harus berorientasi pada tujuan akhirat. Bahkan sebagai muslim semestinya harus memandang bahwa tujuan jangka panjang kita yang sebenarnya adalah akhirat, sedangkan dunia hanyalah wahana untuk mencapai tujuan jangka panjang itu. “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia beruntung. Kehidupan dunia ini tak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.” (QS Al Imran: 185)

Untuk mencapai tujuan tentu kita harus menetapkan sejumlah sasaran. Karena sesungguhnya sasaran merupakan target jangka pendek yang spesifik, yang akan dicapai dalam waktu yang spesifik pula. Pencapaian sasaran-sasaran yang spesifik ini mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan secara luas. Karena itu, bila perusahaan mampu merumuskan saran-sarasan secara rinci, kemudian mencapai sasaran yang telah ditetapkan tadi, insyaAllah, tujuan jangka panjangnyapun akan tercapai. Tentu saja, karena tujuannya sudah islami, sasaran-sasarannya pun mestinya islami pula. Sasaran perusahaan menurut pandangan Islam, harus diarahkan pada pemenuhan dan pencapaian kebutuhan serta kepentingan manusia dan melindungi mereka dari hal-hal yang haram dan merugikan, sebagaimana firman Allah SWT pada QS An Nahl ayat 90: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuiat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ketika menetapkan tujuan dan sasaran, pengelola perusahaan harus mempertimbangkan benar, apakah tujuan yang ditetapkan itu layak (dapat dicapai) atau tidak. Pertimbangan utama tentulah kapasitas perusahaan. Alquran menegaskan bahwa seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan kapasitasnya. “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS Al Baqarah ayat 286). Atau seperti yang diungkapkan dalam QS At Taghaabun ayat 16: “Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatilah; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Ketika membuat sasaran, manajemen perusahaan harus mempertimbangkan bahwa sasaran itu merupakan tahapan-tahapan menuju kepada tujuan. Jadi, sasaran mesti ditetapkan secara sistematis, sehingga merupakan satu proses untuk mencapai tujuan utama. Sebagaimana kita tahu, turunnya Alquran secara bertahap selama 23 tahun merupakan contoh yang sangat konkrit buat kita. Contoh lain, misalnya, larangan minum khamar. Pada An Nisaa ayat 43 hanya disebutkan bahwa kita tidak boleh shalat dalam keadaan mabuk. Kemudian pada Al Baqarah ayat 219 disebutkan bahwa pada khamar dan judi terdapat dosa besar dan sekaligus beberapa manfaat pada manusia. Namun dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Barulah pada Al Maidah ayat 90 ditegaskan larangan untuk meminum khamar dan berjudi agar manusia mendapat keberuntungan, karena perbuatan itu keji dan termasuk perbuatan setan.

Begitulah Allah mengajari kita membuat satu perencanaan. Meski sudah dibuat sedemikian rupa, sesungguhnya tidak ada seseorang yang bisa memprediksi secara persis apa yang akan terjadi di masa depan. Maka Allah pun menunjukkan kepada kita agar senantiasa menyiapkan rencana B manakala rencana A tidak berjalan seperti yang diinginkan. Salah satunya dicontohkan dalah urusan berpuasa di Bulan Ramadhan.. Manakala kita tidak mampu melaksanakan di Bulan Ramadahan, maka Allah menyuruh kita menggantinya di bulan lain. Masih banyak contoh lain dalam Alquran yang menggambarkan bila satu hal yang utama tidak bisa dilaksanakan, selalu tersedia alternatif penggantinya.

Terakhir, bila semuanya sudah dilaksanakan, Allah menyuruh kita bertawakal. Tawakal adalah satu keyakinan bahwa segala kekuatan, kebijakan dan keadilan adalah milik Allah, dan penentuan hasil akhir adalah wewenang Allah. Wallahu a’lam bis-Shawab ( sumber: Tazkiaonline.com)

Read Full Post »

Older Posts »